Tahun 2025 dimulai dengan serangkaian pengungkapan kasus korupsi yang mengejutkan publik Indonesia. Pada beberapa bulan pertama saja berbagai kasus korupsi berhasil dibongkar oleh aparat penegak hukum dengan nilai kerugian negara yang sangat bervariasi, mulai dari ratusan juta rupiah hingga mencapai triliunan rupiah. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik korupsi masih mengakar kuat dalam berbagai lini pemerintahan dan sektor publik di Indonesia. Beberapa kasus korupsi yang berhasil terungkap yakni:

1. Kasus Korupsi Pertamina: PT Pertamina, Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) diduga melakukan praktek korupsi yang menimbulkan kerugian setidaknya Rp 193,7 triliun selama satu tahun (Ginanjar, 2025). Praktek ini diduga telah terjadi selama lima tahun yakni dari tahun 2018-2023. Tersangka diduga melakukan pengadaan produk kilang dengan membeli Ron 92 padahal faktanya yang dibeli adalah Ron 90.
2. Kasus Korupsi LPEI: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) diduga melakukan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit. KPK (2025) mengungkapkan negara berpotensi mengalami kerugian hingga Rp11,7 triliun dari kasus ini. Terdapat dugaan PT PE memalsukan dokumen purchase order dan involve yang menjadi underlying atas pencairan fasilitas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
3. Korupsi PT Timah: Kasus korupsi yang melibatkan PT Timah Tbk menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah Indonesia. Dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada periode 2015–2022 menyebabkan kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Kerugian tersebut meliputi kerusakan ekologis sebesar Rp183,7 triliun, kerugian ekonomi lingkungan Rp74,4 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan mencapai Rp12,1 triliun (Diva, 2024).
4. Skandal Korupsi Pengadaan Chromebook: Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook senilai Rp9,9 triliun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada periode 2019–2023. Dana pengadaan berasal dari anggaran Kemendikbudristek sebesar Rp3,58 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp6,39 triliun (Wijaya, 2025)

Fenomena korupsi yang terus terbongkar sepanjang tahun 2024-2025 menunjukkan satu hal yang tidak terbantahkan: korupsi bukan hanya penyakit kronis, tetapi sudah menjadi kanker ganas yang menggerogoti sendi-sendi pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Selama hukum masih bisa dinegosiasikan dan integritas diperdagangkan, maka korupsi akan tetap menjadi bisnis yang menguntungkan. Pengungkapan kasus-kasus besar ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas untuk memberantas korupsi di tanah air. Tantangan utama bukan hanya terletak pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada upaya sistematis untuk mengubah pola pikir dan budaya organisasi pemerintahan yang masih toleran terhadap praktik-praktik tidak etis. Dampak korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga menciptakan distorsi dalam alokasi sumber daya, memperburuk kualitas pelayanan publik, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Kasus-kasus korupsi yang terus bermunculan seharusnya menjadi momentum refleksi bagi semua pihak. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata melalui reformasi tata kelola yang komprehensif, sementara masyarakat perlu terus mengawasi dan mendorong transparansi. Tanpa upaya kolektif yang sungguh-sungguh, Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran setan korupsi yang menghambat pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.